220 Kabupaten/Kota Sama Sekali Belum Gunakan Software Pemindai

Jakarta - Penyebab lambannya tabulasi nasional Pemilu 2009 mulai terkuak. Selain masalah server seperti diungkapkan tim teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), persoalan juga bermuasal dari daerah.

Pemantauan yang dilakukan atas 300 KPU kabupaten/kota menunjukkan, 220 di antaranya sama sekali belum menggunakan software pemindai Intelligent Character Recognition (ICR) yang berfungsi memindai formulir C1-IT. Sedangkan 80 di antaranya telah menggunakan namun dihadapkan dengan berbagai kendala teknis yang mengganggu.

"Ada sekitar 220 kabupaten/kota yang sampai saat ini belum memanfaatkan ICR sebagai media scanning C1-IT dan juga sama sekali belum mengirimkan data ke tabulasi nasional," ujar praktisi IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir Dedy Syafwan MT kepada detikcom, Minggu (12/4/2009).

Menurut Dedy, kebanyakan kabupaten/kota yang belum menggunakan ICR itu berada di kawasan timur Indonesia, seperti  Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Di daerah-daerah tersebut, persoalan yang muncul adalah scanner dan software ICR belum terinstall, kualitas SDM tidak memadai, dan minimnya formulir C1-IT.

"Formulir yang ada ini pun mereka tidak bisa men-scan atau entry karena keterbatasan SDM," tutur Dedy.

Adapun 80 kabupaten/kota yang lain, scanner dan ICR sudah mulai digunakan namun menghadapi berbagai kendala seperti rusaknya formulir C1-IT yang hendak di-scan dan jumlah operator yang terbatas.

"Formulir C1-IT juga masih sedikit yang sampai di KPUD," ucap Dedy.

Total kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 471. Jika 300 di antaranya menghadapi masalah, artinya ada sekitar 63,5 persen dari seluruh kabupaten/kota yang terkendala proses tabulasinya.
(sho/nwk)