"Seharusnya tetap dilanjutkan. Demi kesinambungan program-program pemerintah yang selama ini sudah dilakukan dan berhasil," ujar pengamat politik dari LIPI, Lili Romli kepada detikcom, Minggu (12/4/2009).
Menurut Lili, keberhasilan program yang diklaim pemerintahan seperti stabilitas pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Namun masalah kemiskinan dan pengangguran masih belum terpenuhi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan tidak bisa sepihak klaim dari PD. Kan ada peran JK," kata dia.
Pertimbangan lainnya, lanjut Lili, JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar mempunyai kekuatan di parlemen. Meski suara sementara Partai Golkar berada di urutan ke 3, jika diajak bergabung dengan PD mempunyai posisi yang kuat dalam pemerintahan.
"Kalau Partai Golkar tidak diajak koalisi, PD akan kewalahan menghadapi parlemen. Karena akan menghadapi 2 gajah, yakni PDIP dan Partai Golkar," ungkapnya.
Lili menuturkan, selain JK, calon pendamping SBY yang layak yakni Hidayat Nurwahid dan Menkeu Sri Mulyani. Calon dari internal Partai Golkar seperti Akbar Tandjung dan Sri Sultan Hamengku Buwono X juga layak diperhitungkan.
"Tapi persoalannya, pertimbangannya berkaitan dengan suara di parlemen tadi. Jadi kuncinya harus mengajak Partai Golkar, tidak cukup hanya PAN, PKB dan PKS, mereka kan partai tengah," tandas Lili.
(nik/iy)











































