DPT Pelanggaran Tertinggi Pemilu 2009

Jakarta - Berbagai pelanggaran muncul dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009. Pelanggaran tertinggi yakni masalah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 40 persen.

Hal itu berdasarkan temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Temuan ini didapatkan JPPR dari 100 TPS di 75 Kabupaten kota, 28 provinsi dengan 3.500 anggota relawan JPPR. JPPR menemukannya pada Kamis (9/4/2009) terakhir pukul 16.00 WIB.

"JPPR menemukan bentuk-bentuk pelanggaran pada hari "H" pemungutan suara. Persoalan pemilu yang paling tinggi yaitu mengenai DPT sebesar 40 persen," kata Koordinator Nasional JPPR Daniel Zuchron di Sekretariat JPPR, Jl Taman Amir Hamzah No 5, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2009).

Daniel mengatakan, jenis pelanggaran DPT antara lain ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT tapi diperkenankan untuk memilih. Ada juga yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan undangan.

Selain itu, JPPR juga mencatat persoalan logistik menempati urutan kedua yakni sebesar 30 persen. Kemudian masalah pemungutan suara sebesar 20 persen, dan dugaan money politics sebesar 10 persen.

"Relawan kami menemukan masih ada upaya serangan fajar yang dilakukan oleh partai-partai tertentu seperti di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan Kota Demak, Jawa Tengah," jelasnya.

Daniel pun berharap besarnya persoalan DPT tidak dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Daniel mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meredam banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT.

"Jika akumulasi kekecewaan itu terorganisir atau diorganisir, maka akan muncul dampak bagi KPU. Terutama mengenai masalah legitimasi. Namun, persoalan DPT saat ini sudah dicarikan solusi yang paling jitu karena proses pemilu sudah dilaksanakan. Paling mungkin persoalan DPT ini bisa menjadikan masukan bagi Pilpres mendatang," jelasnya.

"Lebih baik saat ini semua pihak bisa membawa proses penghitungan suara karena hampir sebagian besar di beberapa TPS mengalami kemunduran waktu (molor)," pungkasnya.

(gus/iy)