Widodo: Indikasi untuk Ganggu dan Gagalkan Pemilu

Jakarta - Aksi sejumlah penyerangan dan peledakan di Papua, sejak Rabu (8/4/2009) hingga Kamis (9/4/2009) dini hari diindikasikan pemerintah sebagai gangguan dan upaya menggagalkan Pemilu 2009. Aparat keamanan pun diminta untuk melakukan tindakan tegas sebagai upaya penegakkan hukum.

"Kita melihat adanya indikasi kesengajaan dari kelompok-kelompok tertentu untuk mengganggu atau upaya yang dapat menggagalkan pemilu atau motif lainya," kata Menko Polhukam Widodo AS usai melakukan pertemuan dengan Mendagri Mardiyanto, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di katornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (9/4/2009).

Hal itu disampaikan Widodo terkait serangkaian kejadian gangguan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu di wilayah Papua. Widodo menjelaskan, kejadian yang terjadi sejak kemarin pukul 02.00 WIT dimulai dari ledakan bom rakitan di Jembatan Muara Tamim, perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Kejadian lainnya, pada pukul 02.30 WIT terjadi penyerangan terhadap lima orang pendatang oleh orang tidak dikenal di daerah Wamena. Akibat kejadian itu, tiga orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Pukul 22.30, tangki 11 dari 13 Tangki Depo Pertamina di Biak juga terbakar. Kebakaran terjadi saat pengisian di tangki tersebut, sehingga menyebabkan satu orang tewas.

Sedangkan kejadian hari Kamis pukul 01.00 WIT, sebuah pos polisi di Maitung diserang dan ditembaki orang tidak dikenal. Pada pukul 01.30 WIT, Polsek Abepura juga diserang sejumlah orang tidak dikenal dengan menggunakan panah, akibat kejadian ini satu orang warga diketahui meninggal dunia dan enam warga ditahan polisi.

Tidak hanya itu, pada hari yang sama pukul 03.00 WIT juga terjadi pembakaran gedung rektorat Universitas Candrawasih dan sejumlah kendaraan bus.

"Rangkaian peristiwa ini telah merobek keadaan yang keamanan yang kondusif. Oleh karenanya, aparat keamanan telah diintruksikan untuk mengambil langkah yang tegas untuk menjaga keamanan itu," tegasnya.

Widodo menjelaskan, upaya penindakan tegas terhadap para pelaku gangguan keamanan itu merupakan kerangka penegakkan hukum. Oleh sebab itu dalam implementasinya langkah penegakkan hukum itu yang dikedepankan adalah tugas Polri, sedangkan TNI membackup dari belakang.

Guna mengatasi gangguan keamanan tersebut, lanjut Widodo, telah dikirimkan  1 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dari Kendari ke Papua. "1 SSK Brimob itu sudah diberangkatkan tadi pagi," pungkasnya.

(zal/irw)