Polisi Terlalu Cepat, Panwaslu Terlalu Lambat

Jakarta - Caleg Gerindra Nazirin dan Ketua LSM Pijar Bambang Kisminarto dijadikan tersangka pencemaran nama baik setelah melaporkan adanya dugaan money politics yang dilakukan caleg DPR RI dapil 7 Jawa Timur, Edhie Baskoro. Tindakan polisi ini dianggap terlalu cepat dan melangkahi gerak Panwaslu.

"Karena ini kasus money politics, harusnya Panwaslu dulu. Polisi terlalu cepat menyatakan tersangka," kata mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah kepada detikcom, Rabu (8/4/2009).

Menurut Mulyana, dalam kasus ini memang Panwaslu juga kurang bekerja secara cepat untuk melakukan pemeriksaan dan meneruskan laporan Nazirin cs ke polisi. Panwaslu bisa membawa salah satu alat bukti yang dibawa pelapor yakni Nazirin untuk diteruskan ke polisi.

"Soal kesulitan saksi atau alat bukti lainnya, itu kan teknis. Salah satu alat bukti lain dari Nazirin bisa diteruskan (ke polisi)," ujarnya.

Kasus money politics, lanjut Mulyana, merupakan dugaan tindak pidana pemilu. Institusi yang bertanggung jawab di awal adalah Panwaslu. Pelapor harus melaporkannya ke Panwaslu terlebih dahulu.

Nazirin cs sudah melakukan tindakan sesuai prosedur yakni melaporkan adanya dugaan money politics yang dilakukan anak Presiden SBY tersebut ke Panwaslu Ponorogo.

Tujuan pelaporan adalah untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil. Kalau pelaporan seseorang dijadikan pidana dan tersangka karena lamanya gerak Panwaslu, orang akan berpikir ulang untuk melaporkan adanya tindak pidana pemilu.

"Orang memang jadi takut untuk melapor kalau dituduh balik," tegasnya.
(gus/nrl)