"Pesta demokrasi tanggal 9 April 2009 akan menghasilkan kekacauan atau konflik pasca pemilu. Salah satu penyebabnya adalah amburadulnya DPT," kata Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens kepada wartawan di Restora Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2009).
Menurut Boni, pihaknya telah menemukan sejumlah nama penduduk yang tercatat dua kali, pemilih yang di bawah umur seperti anak-anak dan sejumlah prajurit TNI dan Polri yang juga masuk DPT. Dia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya terkesan lepas tangan dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang dialami oleh KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan DPT menjelang Pemilu. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan mendesak KPU tidak tunduk incumbent," tegasnya.
Boni mensinyalir kekacauan DPT sangat dimungkinkan dilakukan penguasa. "Apa yang terjadi adalah by design. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya, incumbent dalam hal ini," tudingnya lagi.
Ditambahkan Boni, bisa saja KPU dipidanakan bila gagal dalam menjalankan tugasnya dan banyaknya aturan yang justru menyebabkan kekacauan ini.
(zal/nwk)











































