.webp)
"Jika sikap pemilih tidak berubah sampai pada hari H pencontrengan, saya yakin, enam caleg tersebut akan terpilih," kata Ketua Tim Peneliti Opini Media, Heri Murdianto, dalam jumpa persya di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2009).
Menurut Heri, dari polling caleg yang dilakukannya kepada 1.600 orang responden di DKI Jakarta itu menyebutkan enam caleg yang bakal duduk di parlemen, karena perolehan suaranya yang signifikan.
Di antaranya untuk posisi di DPR, yaitu Ikhsan Ingratubun caleg PBR, Ade Surapriatna caleg Partai Golkar, Adang Ruchiatna caleg PDIP. Sementara untuk posisi DPRD, yaitu Ashraf Ali caleg Partai Golkar, Eko Kuntadhi caleg PBR. Sedangkan untuk posisi DPD adalah Firman Abadi alias Dibo Piss.
"Pemilih di Jakarta semakin realistis di detik-detik hari H. Selain melihat visi misi dan program mereka juga melihat efektifitas dan karya nyata caleg saat melakukan sosialisasi ke bawah," jelas Heri.
Heri mengugkapan, keenam caleg yang ada di DKI Jakarta itu memperoleh dukungan sekitar 83 persen dari 1.600 responden, karena dianggap telah memiliki karya nyata serta memiliki jiwa sosial. Keenamnya juga mendapat dukungan 43 persen responden yang merupakan pemilih pemula, karena dianggap sebagai tokoh favorit.
"Uniknya mereka juga menjadi favorit pemilih pemula. Karena, ada 43 persen responden anak muda berharap kepada caleg yang memang sudah mempunyai karya nyata atau berbuat kepada masyarakat," ungkapnya.
Heri menjelaskan, kejelian pemilih disebabkan adanya sistem suara terbanyak, yang menyebabkan para caleg harus tunrun ke masyarakat untuk meyakinkan dan mencari dukungan.
Heri juga menambahkan, masyarakat di ibukota seperti Jakarta juga membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan gratis yang berkualitas, APBD prorakyat, termasuk penuntasan masalah pengangguran dan kemacetan.
"Ada 85 persen pemilih yang berharap kepada caleg agar program-program tersebut bisa terealisasi. Pemilih lebih menaruh harapan besar kepada caleg yang memang sudah memiliki karya nyata atau sudah berbuat kepada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, bila aturan survei dan polling atau pemberitaan hasil survei sudah dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi tidak ada masalah dengan pemberitaan polling tersebut tidak diumumkan tepat pada hari H tanggal 9 April, karena bisa dianggap bisa mempengaruhi pemilih," jelasnya.
(zal/irw)
