.webp)
"Sebenarnya ini ada tahapan-tahapan dalam pemilu, terlihat KPU alpa dalam persoalan ini. KPU justru membuka peluang lebih banyak kepada validasi dan verifikasi parpol ketimbang data pemilih, KPU tidak jeli soal ini," kata mantan Sekjen PP Gerakan Pemuda Islam (GPI) Rahmat Kardi di sela-sela deklarasi Perhimpunan Indonesia Muda (PIM) di Hotel Sari Pan Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (7/4/2009).
Menurut Rahmat, dikuatirkan DPT ini menjadi senjata bagi kelompok tertentu untuk menganggu pelaksanaan pemilu. "Kita hanya mengimbau agar itu jangan dilakukan. Kalau itu dilakukan, artinya pemilu diundur, itu ongkosnya mahal," jelasnya.
Diakui Rahmat, persoalan DPT sebenarnya terusan dari persoalan Pilkada di Jawa Timur, di mana data itu dijadikan juga dasar pemilihan anggota legislatif dalam pemilu kali ini.
"Kalau memang data itu menjadi masalah, tapi tidak tepat dimunculkan saat ini yang pemungutan suara tinggal dua tiga hari ini," tandasnya.
PIM menilai, lanjut Rahmat, persoalan DPT di Jatim ini seharusnya menjadi kendala nasional. "Kalau itu sekarang dipersoalkan dan pemilu harus diundur, itu bisa dikatakan teror pemilu, teror bagi demokrasi," tegasnya lagi.
Sementara itu, mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Gauklas Nababan menambahkan, bangsa Indonesia sangat telat untuk belajar dari pengalaman, khususnya soal DPT ini.
Menurutnya, hampir di semua wilayah Indonesia, sengaja atau tidak masih banyak para pemilih yang tidak terdaftar, karena kesimpang-siuran data kependudukan.
"Setiap lima tahunan seperti itu, bahkan sejak awal bangsa ini merdeka data kependudukan kita memang kacau balau, itu akibat kita tidak pernah mau mengatakan apa adanya," ucapnya.
Gauklas juga menyatakan, bila pemilu diundur karena DPT, tentunya yang dirugikan adalah rakyat bangsa Indonesia sendiri. "Kasihan rakyat Indonesia bila pemilu harus diundur, karena hanya urusan segelintir kepentingan elit politik saja.
"Kalau pemilu diundur, pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat akan tertunda karena kekosongan pemerintahan," imbuhnya.
(zal/ndr)
