PDIP Khawatirkan Independensi Quick Count

Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan lembaga survei melakukan publikasi quick count pada tanggal 9 April cukup mengkhawatirkan PDIP. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mendesak KPU mendata sponsor lembaga survei

"Kami mendesak KPU agar lembaga survei yang ingin melakukan quick count pada
tanggal 9 malam April agar menyebutkan sponsornya partai apa. Agar jelas dan mudah diidentifikasi," kata Pramono usai penandatanganan kesepakatan oleh 13 parpol dan blok perubahan untuk pemilu jurdil, luber dan bermartabat, di Rumah Makan Ayam Goreng Suharti, Jl Kapten P. Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2009).

Menurut Pramono identitas lembaga survei perlu diketahui untuk memastikan bahwa lembaga survey tersebut independen. "Supaya rakyat tahu kepentingan lembaga survei itu untuk apa," tutur Pramono.

Pramono khawatir ada beberapa parpol yang ingin membentuk opini publik untuk memilih dengan cara dimenangkan dalam survei yang dibiayainya sendiri. Cara seperti ini dapat merusak esensi Pemilu 2009 dan menghancurkan demokrasi.

"Pemilu kita harus jujur, bukan berarti kita takut kalah, tapi kita ingin kalau menang tidak karena curang. Kalau sampai lembaga survei dipesan, demokrasi kita bisa hancur," pungkasnya.

(van/yid)