"Masyarakat harus memilih caleg yang memiliki track record bersih," ujar penasihat KPK Abdullah Hehamahua di Wisata Agro Mas, Cisarua, Bogor, Jumat (3/4/2009).
Bukan hanya itu, KPK juga ingin nantinya masyarakat memilih para pemimpin yang benar-benar mendukung agenda pemberantasan korupsi. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus sistem nomor urut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RUU Tipikor
Selain itu, Abdullah juga mengomentari mengenai permasalahan RUU Tipikor yang masih terkatung-katung. Jika memang nantinya pengadilan tipikor akan ada di daerah-daerah, Abdullah meminta masyarakat jangan khawatir.
"Anda tidak usah khawatir," tegasnya.
KPK akan tetap memantau setiap peradilan yang berlangsung. Caranya dengan membuat KPK di berbagai daerah yang dianggap sebagai prioritas.
Sebagai contoh, daerah yang kemungkinan akan menjadi prioritas adalah Surabaya, Makassar dan wilayah Sumatera. Selain itu, pegawai di daerah itu juga adalah pegawai KPK yang berada di pusat.
"Meski bekerja di daerah tetap bekerja sesuai kualitas," pungkasnya.
(mok/Rez)











































