Serikat Pekerja Dukung Prabowo, Direksi PLN Ditegur Pemerintah

Jakarta - Kementerian Negara BUMN menegur jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait seruan Aliansi Serikat Pekerja BUMN Antiprivatisasi (Alkatras) yang mendukung calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada pemilu 2009. Pasalnya, dukungan Alkatras dideklarasikan di kantor pusat PLN yang merupakan fasilitas negara.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu di kantornya, Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (2/4/2009).

"Kita sudah tegur direksinya. Mereka (serikat pekerja PLN) itu juga menggunakan fasilitas negara. Pak Menteri sudah menyarankan bahwa direksi harus tegakan aturan," ujarnya.

Ia mengatakan, pihak direksi sudah setuju untuk menegakan aturan dan akan memberikan sanksi yang tepat untuk para karyawan tersebut. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No  45 dan Undang-undang Pemilu, karyawan BUMN tidak boleh aktif dalam berkampanye.

"Jadi harus dalam posisi pasif, dia boleh memilih tetapi tidak boleh menjadi inisioator mengajak orang lain," ujarnya.

Menurut Said, dua hal yang sudah dilanggar yaitu, mengajak para anggota serikat pekerja dan berkampanye dan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

Namun ia enggan menyebutkan sanksi terberat yang bakal diberikan kepada para karyawan tersebut.

"Kita serahkan penuh kepada direksi saja," ujarnya.

Dukungan terhadap Prabowo dideklarasikan oleh Presiden Alkatras Ahmad Daryoko saat jumpa pers di Sekretariat DPP Serikat Pekerja PLN di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2009). Ahmad Daryoko selama ini juga dikenal sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PLN.

Berdasarkan sumber detikFinance, Ahmad Daryoko menggunakan kantor pusat PLN sebagai lokasi deklarasi tanpa sepengetahuan manajemen PLN.

(ang/lih)