Pakar Pangan Nilai Poligami Caleg Kekerasan pada Perempuan

Jakarta - Poligami atau beristri lebih dari satu merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tidak ada satu pun perempuan di dunia yang merelakan suaminya menikah kembali.

Pendapat itu disampaikan Fungsionaris Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang juga aktivis LSM Komunitas Lentera, Nancy Samola .

"Mohon dipahami bahwa poligami adalah masalah sosial dan bukan dalam
konteks agama, apalagi terkait materi kampanye Pemilu," kata Nancy Samola dalam menanggapi pernyataan Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) tentang daftar caleg DPR RI yang menjadi pelaku poligami dan pendukung poligami di Jakarta, Kamis (2/4/2009).

Menurut Nancy, Pakar Pangan selama ini konsisten memperjuangkan keadilan gender, di antaranya menolak kader yang berpoligami dan memecat caleg yang terlibat poligami.

Begitu juga, Komunitas Lentera telah membuat survei kualitatif kepada
sejumlah responden perempuan, yang suami atau ayahnya menikah kembali.

"Kondisi memprihatinkan ini biasanya terjadi pada istri pertama, yang tidak menyangka suaminya mendua ke perempuan lain. Mereka merasa dikhianati, karena sang suami diam-diam sebelumnya," ujarnya.

Nancy mengakui, masalah poligami merupakan masalah sosial di Indonesia yang sifatnya klasik sejak zaman dulu. Namun, pihaknya optimis, jika pemerintah berniat memiliki political will melakukan perubahan, maka masalah poligami, dan termasuk nikah siri, tidak akan berlarut-larut hingga kini.

"Pemerintah juga harus segera memperbaiki ketahanan ekonomi nasional. Negara yang banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, biasanya akibat minimnya lapangan kerja bagi kaum perempuan," tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari UI Rocky Gerung juga mengungkapkan, selama ini isu poligami lebih banyak dikaitkan sebagai isu agama daripada isu sosial.

Sehingga pembelaan para pelaku poligami sering menggunakan dalil agama ketimbang keadilan. Padahal menurut Rocky, poligami merupakan problem sosial kemasyarakatan.

"Tapi yang ada, upaya mencari keadilan tertutup dengan didahulukannya argumen-argumen keadilan," urai Rocky.

Selama ini, memang belum ada aturan formal yang spesifik mengenai  poligami. Hanya UU Perkawinan saja menyebutkan beberapa prasayarat bila pria ingin berpoligami. Antara lain bila sang istri tidak lagi mampu melayani suami dan pria dapat menikah lagi jika sudah mengantongi izin dari sang istri pertama.
(zal/nwk)