PPDI Laporkan KPUD Riau ke Panwaslu

Pekanbaru - Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) melaporkan KPUD Riau  ke Panwaslu. KPUD Riau dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik.

Demikian disampaikan Ketua PPDI Riau, Rolan Aritonang kepada detikcom, Senin (30/03/2009) di Pekanbaru. Menurutnya laporan ini terkait partainya yang dianulir KPUD Riau. Padahal sesuai keputusan MA 15 Oktober 2008 telah menetapkan kepengurusan PPDI dimenangkan oleh Ketua Umumnya Mentik Budiwiyono.

"Atas putusan MA itu, seharusnya caleg yang sah adalah yang kami ajukan. Namun KPUD Riau menolak dengan alasan sudah keluar DCT sebelum keluarnya putusan MA," kata Rolan.

Menurut Rolan penolakan caleg yang diajukan PPDI Riau ke KPUD Riau tersebut tidak beralasan. Karena DCT sendiri baru ditetapkan terakhir pada 31 Oktober 2008. Itu artinya antara keputusan MA dengan DCT masih ada tenggang waktu 16 hari ini. Namun sisa waktu ini sengaja tidak diakomadir KPUD Riau.

"Kami melihat sikap KPUD Riau ini sengaja menzalimi kami. Padahal seharusnya kami masih punya hak mengajukan caleg. Dasar inilah kami melaporkan KPUD ke Panwaslu Riau," kata Rolan mantan anggota DPRD Riau itu.

Rolan juga menyayangkan ungkapan Ketua Divisi Hukum KPUD Riau, Asmuni Hasmy di sejumlah media massa yang menyebut PPDI dianulir karena tidak memenuhi persyaratan peraruran KPU salah satunya, rekening dana kampanye dan dianggap tidak memiliki kantor.

"Padahal kami selama ini tidak pernah menerima surat resmi yang berisi ultimatum saat kapan permintaan rekening dana khusus kampanye," kata Rolan.

Dia juga menyebut, kalaupun Ketua Divisi Hukum KPUD Riau pernah melakukan konfirmasi ke pengurus PPDI, justru dilakukan pada pengurus PPDI Riau yang tidak diakui sesuai keputusan MA.

"Mestinyakan KPUD Riau melakukan konfirmasi kepada kita selaku pengurus partai yang diakui pemerintah berdasarkan keputusan MA tadi. Dan surat pemberitahuan bahwa kami pengurus yang sah, sudah kita beritahukan ke KPUD Riau. Namun mereka sengaja tidak mengakui keputusan MA itu. Inilah yang kami sebut pelaksanaan pemilu di Riau cacat hukum," kata Rolan.

Rolan mengharapkan, Panwaslu Riau dapat menindak lanjuti atas laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUD Riau. "Kami juga menembuskan laporan ini ke Dewan Kehormatan KPU Pusat. Sebab, dewan kehormatan yang punya hak untuk memberhentikan anggota KPU yang melanggar sejumlah aturan," kata Rolan.

(cha/djo)