Kapasitas Hakim Khusus Pidana Pemilu Diragukan

Jakarta - Penanganan kasus pidana pemilu diprediksi akan cukup sulit. Sebab kapasitas hakim khusus yang ditunjuk menangani pidana pemilu diragukan kapasitasnya.

"Saya pernah menjadi saksi ahli dalam sebuah sidang pelanggaran kampanye.
Hakimnya ternyata tidak betul-betul mengerti aturan tentang kampanye," ujar
Wakil Ketua Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Topo Santoso.

Hal itu disampaikan Topo dalam pelatihan peliputan kritis pemilu di Hotel Cemara, Jl Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2009).

Menurut Topo, waktu itu hakim hanya menggunakan UU Pemilu sebagai pedoman dan tidak memiliki Peraturan KPU terkait. Dia harus berdebat panjang dengan hakim mengenai aturan kampanye.

Sidang itu dilakukan untuk mengadili seorang caleg yang ditengarai melanggar jadwal kampanye dengan mencuri start. Padahal waktu itu sudah masuk masa kampanye, hanya saja belum masuk masa kampanye rapat umum.

"Hakimnya tidak bisa membedakan aturan tentang kampanye lewat metode lain dengan kampanye rapat umum. Dia mengira caleg itu telah melanggar, padahal tidak," tuturnya.

Usai sidang, hakim meminta Peraturan KPU yang dipegang Topo untuk difoto kopi. Yang agak ironis, sidang itu dilangsungkan di Jakarta.

"Jika di Jakarta saja seperti itu masih ada, bagaimana di daerah lain?" ungkap Topo.
(sho/lrn)