Pemilu Diyakini Digelar Tidak Serentak 9 April

Jakarta - Persiapan pemilu masih dihantui banyak persoalan. Salah satunya distribusi logistik yang hingga saat ini semakin runyam. Pemilu diyakini digelar tidak serentak pada 9 April.

"Karena persoalan logistik maka saya yakin pemilu tidak bisa serentak," ujar Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow kepada wartawan di Cafe Gallery, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2009).

Menurutnya, sisa waktu yang dimiliki KPU saat ini dinilai tidak cukup menyelesaikan persoalan distribusi ke seluruh pelosok daerah. "Hitung-hitungan waktu tidak bisa," tambahnya.

Namun, bukan berarti masalah ini tanpa harapan. Sekjen JPPR Turmudji mengharapkan, KPU harus bertindak tegas  terhadap tanggungjawab perusahaan pemenang tender logistik pemilu. Hal ini berkaitan dengan produksi dan distribusi logistik yang masih bermasalah.

"Masih banyak surat suara rusak, salah kirim, dan terlambat sampai," kata Turmudji.

Seharusnya, lanjut Turmudji, KPU bisa memaksa perusahaan yang melakukan kesalahan atau keterlambatan. "Masalah salah kirim, tapi engga bisa balik lagi. Kenapa KPU tidak paksa perusahaan untuk kirim balik?" tandasnya.

Turmudji menilai, saat ini KPU tidak usah mencari-cari alasan saat masyarakat menemukan laporan atau temuan terhadap masalah persiapan pemilu. Malah seharusnya KPU segera memperbaiki sistem pengawasan produksi dan distribusi yang masih kacau.

"Apabila tidak direspon maka potensial justru akan menggagalkan Pemilu," pungkasnya.
(ape/ndr)