Transparansi Distribusi Logistik Pemilu oleh TNI Dipertanyakan

Jakarta - Koalisi LSM menaruh curiga pada pendistribusan logistik pemilu yang dilakukan TNI. Mereka menilai penggunaan fasilitas dan keterlibatan TNI dalam distribusi logistik belum transparan.

"Kita menyayangkan kalau fasilitas negara dikomersilkan TNI, oleh karenanya kami pertanyakan penggunaan dananya," ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Nur Alam saat jumpa pers di Cafe Gallery, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2009).

Selama belum transparan, imbuh Arif, TNI berpeluang menyalahgunakan fasilitas negara. Hal itu bisa terjadi ketika dana tersebut berasal dari perusahaan pemenang tender yang tidak mampu mendistribusikan.

"TNI harus memperhatikan tugas fungsi dan tugas pokoknya sesuai UU no 34 Tahun 2004. Sehingga kedepan TNI tidak terseret-seret kedalam berbagai aktifitas diluar tugas pokoknya," ungkap Arif.

Selain itu koalisi LSM yang terdiri dari Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP), Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), dan Koalisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini mencatat beberapa kendala yang sangat krusial jelang Pemilu. "Pasca keluarnya Perpu (no 1 Tahun 2008), DPT final belum juga ada kejelasan," imbuh anggota KIPP Jawa Timur Andreas.

Andreas menambahkan, banyak juga masalah-masalah lain yang mengancam pelaksanaan pemilu. "Indikasi batas waktu akhir pelaporan kekurangan surat suara pada 20 Maret 2009, nyatanya tidak tepat karena rekapitulasi surat suara rusak belum juga dilakukan KPU," tandasnya.

(ape/ndr)