Ancam Didemo, PN Jakpus Diminta Keluarkan Data Pemutakhiran DPT

Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat diminta mengeluarkan surat perintah kepada KPU untuk pemutakhiran data pemilih tetap (DPT). Pemutakhiran DPT sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan pemilu yang jujur dan adil.

"Surat perintah itu berupa surat penetapan provisi," kata Jubir Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburrohman di kantornya, Jl Cikini Raya, Jakpus, Kamis (26/3/2009).

Permintaan tersebut telah dilayangkan ke PN Jakpus, Rabu (25/9) dengan pengajuan gugatan "citizen lawsuit".  Bila sampai Senin depan PN Jakpus belum mengeluarkan provisi, SPR mengancam akan berdemo didepan PN Jakpus.

"Pemilu semakin dekat dan hampir semua pihak yang berwenang seperti malas memutakhirkan DPT yang bermasalah," imbuh Habiburohman.

Menurut data yang dimiliki SPR, sejumlah daerah telah melaporkan kecurangan DPT. Modus operandi seperti menggelembungkan jumlah pemilih atau sebaliknya, mengurangi jumlah pemilih.

"Dari daerah seperti Riau, Bekasi dan Jakbar telah melapor ke kami ada kecurangan. Baik penggelembungan maupun penggembosan DPT," pungkas Habiburohman.

(Ari/ndr)