"Kalau waktunya cukup segera perbaiki. Kalau tidak, saya kira realistis bila ada wacana diundur, tapi itu diupayakan untuk mengeliminir kekacauan," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendera (Purn) Tyasno Sudarto dalam bincang-bincang dengan sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis (26/3/2009).
Menurut Tyasno, berita ketidakvalidan DPT di Jatim tentunya bukan dibuat-buat, yang menyebabkan seorang Kapolda mundur. Bila DPT itu tidak diperbaiki dan pemilu terus dilakukan, sejumlah parpol yang kalah tidak terima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang terpenting, Tyasno menekankan, bila pemilu diundur yang harus dihindari jangan sampai terjadi chaos tidak terkendali. "Karena kita akan hancur, karena itu bisa menjadi revolusi sosial," ujarnya.
Makanya, lanjut Tyasno, Polri dan TNI harus segera membuat langkah inisiatif mempersiapakan mengendalikan stabilitas keamanan terkait kemungkinan itu.
"Polri dan TNI harus punya semacam blue print soal ini, karena revolusi sosial itu sangat mengerikan, Indonesia akan compang-camping," tandasnya.
(zal/ndr)











































