"Presiden juga bertanggung jawab terhadap kesuksesan pemilu. Apabila Presiden gagal, berarti dia gagal mewujudkan rakyat yang berdaulat," kata Sarwan Hamid, mantan Menteri Dalam Negeri era Orde Baru.
Hal itu disampaikan Sarwan dalam dialog kenegaraan bertajuk 'Kasus DPT dan Legalitas Pemilu 2009' di DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya presidennya, KPU itu anak saja. Saya akan ajak KPU ngobrol untuk menyelesaikan masalah DPT," tandas Sarwan.
Menurut Sarwan, tiga elemen yakni pemerintah, legislatif dan KPU harus bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. "Jadi jangan saling menyalahkan," ujarnya.
(ken/iy)










































