.webp)
"Saya tidak pernah berpikir presiden kita akan melakukan penggelembungan suara seperti itu. Saya yakin beliau sangat menghormati proses demokrasi," kata Akbar kepada wartawan di Solo, Rabu (25/3/2009).
Kasus DPT ini pertama kali mencuat adalah dari temuan adanya duplikasi dan nama-nama fiktif di Dapil VII Jatim, daerah pemilihan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai caleg Partai Demokrat. Temuan itu diperkuat sinyalemen yang dilontarkan mantan Kapolda Jatim terkait kasus DPT dalam Pilkada Jatim.
"Memang ada beberapa kasus di daerah tapi tidak bisa lalu digeneralisasi dan tidak bisa begitu saja dikatakan persoalan itu sengaja dilakukan secara nasional. Apalagi saat ini seperti yang terjadi dalam beberapa kasus Pilkada, ada yang mempersoalkan perolehan suara bisa melakukan gugatan ke MK," ujarnya.
Akbar mengatakan semua pihak harus menghargai langkah Pemerintah. Bahkan presiden sendiri turun tangan dengan menggelar rapat khusus untuk menginstruksikan jajaran pemerintahan selaku stake holder untuk membantu KPU menjamin akurasi DPT.
Untuk itu diharapkan KPU segera memanfaatkan waktu yang masih tersisa sebelum hari pemilihan untuk melakukan validasi DPT. KPU harus segera melakukan cek kebenaran semua informasi yang masuk. Jika kasus DPT ini tidak terselesaikan, menurut Akbar, bukan hanya akan mencederai citra pemilu tapi juga masa depan demokrasi di Indonesia.
"Jimmy Carter Center akan melakukan pemantauan Pemilu di Aceh. Jika memantau di Aceh, setidaknya juga akan memantau di daerah lain. Karena itu jangan sampai masalah DPT ini mengurangi kualitas demokrasi kita. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," ujarnya.
(mbr/lrn)
