PDIP Desak KPU Turunkan Tim untuk Cek Penggelembungan DPT

Jakarta - PDI Perjuangan menantang KPU dan Panwaslu bersama-sama melakukan pengecekan ke lapangan terkait dugaan penggelembungan DPT. Jika dibiarkan, khawatirkan berakibat banyak pemilih yang tidak terdaftar sehingga menambah angka golput.

"Sebaiknya KPU di seluruh tingkatan segera mengeluarkan DPT dalam bentuk soft copies dan hard copies guna meningkatkan peran partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi," kata Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP, Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Selasa (24/3/2009).

Pengecekan ulang DPT oleh KPU di semua tingkatan sangat penting karena banyak ditemukan dugaan penggelembungan DPT. Hasto mencontohkan hasil kerja partainya yang melakukan pengecekan secara acak dengan menggunakan DPT yang berasal dari KPU (hard copy).

"Ditemukan rata-rata penyimpangan sebesar 10%, dari beberapa TPS yang dipilih secara acak. Kedua, dengan menggunakan DPT berupa soft files yang berasal dari KPU kabupaten. Berdasarkan soft files ini bisa diidentifikasikan secara cepat terjadinya penggelembungan DPT," paparnya.

Selain kedua hal tersebut, PDIP juga menemukan dugaan penggelembungan DPT berdasarkan cross check software dengan DPT hard copy. "Seluruh temuan penggelembungan DPT dapat dipertanggungjawabkan," papar Hasto.

Menurut caleg DPR RI dari dapil Jatim VII ini, pengungkapan dugaan penggelembungan DPT ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi agar rakyat benar-benar berdaulat. Karena itulah PDIP meminta pemerintah bersama KPU segera menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek temuan PDIP ini.

"PDI Perjuangan menyesalkan atas sikap pemerintah yang hanya terkesan menyerahkan masalah tersebut pada KPU. Sikap PDI Perjuangan justru ingin memperkuat KPU, mengingat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dalam kondisi keuangan KPU yang sangat terbatas," paparnya.


(yid/nrl)