Mulyana: Bantuan ke KPU Soal DPT Bukan Intervensi

Jakarta - Pesta demokrasi Indonesia terhitung tinggal 16 hari lagi. Pemerintah diminta membantu KPU menginformasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masyarakat.

"Pemerintah harus membentuk tim asistensi yang berhubungan dengan Depdagri untuk membantu masalah DPT ini," kata mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dalam diskusi di Indonesian Democracy Monitor di Jl Lautze, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2009).

Mulyana mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya membahas hal ini dalam rapat kabinet kemudian menyerahkan semua permasalahan ke KPU. Pemerintah harus aktif memberikan bantuan.

Menurut Mulyana, dengan membantu KPU, tidak berarti pemerintah mengintervensi kinerja KPU. "Tidak (tidak intervensi). Hal itu tidak ada masalah," jelasnya.

Mulyana pun optimistis dalam waktu 16 hari ke depan, jika pemerintah dan KPU bisa menyelesaikan masalah DPT ini, maka pemilu bisa dilakukan tanpa harus ditunda.

"Ini jika masa pemerintahaan diperpanjang, mundurnya waktu pemilu, akan ada situasi krisis politik yang berkepanjangan," ujarnya. (gus/nrl)