SBY: Pemerintah Harus Bantu KPU Selesaikan DPT

Jakarta - Sejauh ini Depdagri menyerahkan penyelesaian kasus DPT Pemilu 2009 pada jajaran KPU. Tapi ternyata tidak begitu pemikiran Presiden SBY, dia ingin agar pemerintah aktif membantu KPU memperbaiki DPT.

Hal ini disampaikannya saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat Senin (23/3/2009) sore digelar mendadak.

"Saya ingin pemerintah proaktif dengan cara apa saja yang bisa dibantukan ke KPU agar hal-hal yang tak sepatutnya terjadi tidak terjadi. Agar pemilu ini berjalan baik dan jurdil," kata SBY.

Presiden mengikuti isu manipulasi DPT Pemilu 2009 yang belakangan menjadi pemberitaan utama media massa. Termasuk pernyataan dari sejumlah politik yang seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dalam penyusunan DPT.

Semua pihak yang berkepentingan dengan masalah DPT harus turun tangan memberi pejelasan pada masyarakat. Agar masyarakat paham pangkal masalahnya dan bagaimana jalan keluarnya pada hari-H Pemilu 2009.

"Jangan sampai pemilu belum diselengarakan sudah ada keresahan yang tidak baik," imbuh SBY.

Selain isu DPT yang menjadi agenda pokok rapat kabinet, ada dua agenda lain yang bahas. Yaitu perkembangan implementasi paket kebijakan stimulus ekonomi dan program perlindungan masyarakat kecil dari dampak krisis ekonomi global.

Rapat dibuka oleh Presiden SBY sekitar pukul 16.00 WIB. Anggota kabinet peserta rapat antara lain adalah Menko Polkam Widodo AS, Menko Perekomian Sri Mulyani, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Bambang HD, KaBIN Syamsir Siregar dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

(lh/nrl)