.webp)
"Masalah 2004 sudah selesai," ujar Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai penadatanganan MoU bantuan distribusi logistik dengan KPU di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2009).
KPU memiliki utang Rp 600 juta ke TNI untuk bantuan distribusi logistik Pemilu 2004. Namun demikian, Djoko enggan menjelaskan seperti apa penyelesaian yang telah dilakukan antara KPU dengan TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, ada 6 kabupaten di Papua Barat yang distribusi logstiknya memerlukan bantuan TNI, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Manokwari, Raja Ampat, Teluk Wondama, Fakfak, dan Teluk Bintuni.
Meski begitu, baik KPU maupun TNI tidak menutup kemungkinan adanya
permintaan dari daerah lain.
"Kalau memang ada daerah lain yang tidak bisa oleh angkutan biasa, TNI akan berupaya untuk membantu," ujar Djoko.
Mengenai berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa personel yang disiagakan, dan berapa alat angkut yang disiapkan, Djoko mengaku belum bisa menyebutkan. Pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan KPU terkait hal tersebut.
"Anggarannya disesuaikan dengan berapa kabupaten (yang butuh dibantu). Yang jelas seluruh biaya operasi jadi tanggung jawab KPU. Jadi prinsipnya TNI menyiapkan alat, biaya operasionalnya dari KPU," kata Djoko.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Operasi (ASOP) Panglima TNI Mayjen Supiadin AS, mengatakan, hingga MoU ditandatangani, KPU masih belum memberikan secara resmi rincian daerah-daerah mana saja yang memerlukan bantuan TNI.
"Hari ini baru akan kita bicarakan. Tapi sebenarnya yang benar itu diajukan dulu habis itu kita pelajari baru MoU," ujar Supiadin.
Di antara yang akan dibicarakan itu adalah permintaan KPU agar TNI membantu distribusi hingga TPS. "Padahal di MoU cuma sampai kecamatan," kata Supiadin.
Meski pemilu tinggal 17 hari lagi, namun TNI tidak merasa MoU ini terlambat. Mereka juga yakin akan sanggup menjangkau distribusi ke setiap daerah sulit kecuali jika terjadi force majeur seperti bencana alam.
(sho/aan)
