Lebih Baik Anggota KPU Mundur Ketimbang Pemilu Ditunda

Jakarta - Manipulasi DPT yang terungkap belakangan ini dianggap bukan alasan kuat untuk menunda pelaksanaan Pemilu 9 April 2009. KPU cukup merevisi DPT yang ngawur saja.

"Tidak perlu sampai menunda pemilu, cukup memperbaiki DPT-nya saja," kata pengamat hukum Irman Putra Sidin.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi "Manipulasi DPT dan Nasib Pemilu" di Warung Daun Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2009).

Dikatakan Irman, kesalahan DPT disebabkan karena pendataan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) bermasalah.

Solusi untuk memperbaiki itu, kata Irman, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus merevisinya dan mengeluarkan DPT yang baru. Usulan memundurkan pemilu dinilai tidak tepat karena tidak ada jaminan pemilu diundur maka pelaksanaan pemilu lebih baik.

Pengajar Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU) ini mengusulkan lebih baik meminta anggota KPU-nya mundur ketimbang mengundurkan jadwal pelaksanaan pemilu.

"Daripada pemilu mundur lebih baik penyelenggara pemilu yang mundur," ujar dia.

Pemilu yang diundur, menurut Irman, juga berisiko terhadap timbulnya keadaan kekosongan kekuasaan. Masa kerja wakil rakyat yang hanya 5 tahun, termasuk juga Presiden dan Wapres, harus segera diisi kekosongannya melalui pemilu.

"Kalau tidak dipilih ini akan menimbulkan demisioner dan menimbulkan kekosongan kekuasaan. Bahaya itu," kata Irman.

Jika kemudian hasil pemilu diragukan oleh rakyat lantaran DPT ngawur, Irman mengatakan solusinya ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). MK melalui kewenangannya bisa meminta pemilu diulang di beberapa daerah yang dicurigai DPT-nya tidak beres.

"MK dengan mekanisme konstitusi bisa meminta mengulang pemilu," tandasnya.

(Rez/aan)