.webp)
Seperti rilis yang diterima detikcom, Jumat (20/3/2009), penegasan tersebut disampaikan Maftuh kepada pers di Jakarta, usai membuka lokakarya penyusunan pola pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui peran kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Lokakarya itu sendri diikuti 140 orang dari seluruh Indonesia, pimpinan majelis agama dan para peneliti dan Diklat Departemen Agama.
Ia menjelaskan, menjelang pemilu masyarakat beragama sering diombang-ambingkan oleh partai peserta yang menawarkan janji politiknya. Umat beragama sering di belah-belah atau di sekat-sekat untuk berkompetisi menyalurkan aspirasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tindakan tersebut, kata Maftuh, boleh jadi wajar dan biasa terjadi, namun menjadi tidak wajar kalau berakibat memanaskan sentimen keagamaan, sentimen golongan, sentimen keluarga dan tetangga.
"Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka yang dapat menjadi korban adalah keharmonisan dan ketentraman umat beragama," tuturnya.
Disinilah, lanjut Maftuh, perlunya peran penyelaras dan mediator dari para pemuka agama terutama yang dimainkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun forum sejenis di tingkat kecamatan serta desa.
"Para pemuka agama harus membimbing umat bahwa pilihan politik adalah hak pribadi warga negara. Tapi janganlah dikaitkan dengan agama," ucapnya.
Menurut Maftuh, pemilu adalah pelaksanaan sesaat untuk memilih, yang bersifat rahasia dan pribadi, oleh karena itu janganlah proses memilih yang sesaat itu mengorbankan kerukunan yang bersifat abadi.
"Kepentingan yang temporer tidaklah harus mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa ini. Pilihan politik adalah pilihan pribadi dan jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ketentraman, ketenangan dan persaudaraan," katanya.
(lrn/lrn)
