Golkar Ingin Presiden-Wapres dari Satu Partai

Jakarta - Gesekan yang sempat terjadi antara Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla ditenggarai karena keduanya beda partai. Golkar mengusulkan agar Presiden
dan wapres mendatang berasal dari satu partai.

"Agar tidak ladi terjadi gesekan antara presiden dan wapres, biarlah presiden dan wapres dari satu partai saja," ujar Ketua Bappilu Golkar Burhanudin Napitupulu di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/3/2009).

Konsep ini yang ingin diusung Golkar dalam menjalin koalisi dengan PDIP dan PPP. Dijelaskan pria yang akrab disapa Burnap ini, jika Golkar berhasil memenangi Pemilu Legislatif, maka partai beringin ini akan meminta posisi Presiden. Sebaliknya jika PDIP yang menang, posisi itu akan direlakan ke PDIP.

Untuk posisi wapres, lanjut Burnap, diusulkan ditunjuk langsung oleh presiden, dan sebaiknya dari kalangan profesional saja yang sanggup menutup kelemahan Presiden dalam suatu bidang.

"Lebih strategis wapres ditunjuk dari kalangan profesional saja yang bisa mem-back up posisi Presiden," imbuhnya.

Sementara untuk pembagian kekuasaan antara partai peserta koalisi, ia menyarankan hal itu dilakukan di kabinet saja. Partai bisa berembuk untuk
'bagi-bagi' kursi ,menteri.

"Sharing of power dilakukan di kabinet saja. Misalnya soal ekonomi diserahkan ke Golkar, polkam kasih ke PDIP, kesranya dikasih ke PPP," papar caleg DPR dari dapil Sumut ini.

Ide ini berkaca dari pengalaman Presiden yang memimpin terdahulu. "Sejak
dwitunggal Soekarno-Hatta selalu saja kandas di tengah jalan," kata
Burnap.

Menurut dia, yang paling kokoh dalam hubungan Presiden dan wapres hanya
terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto. "Yang paling kuat zaman Soeharto, karena dia sendiri yang menunjuk wakilnya," ujar dia lagi.

(Rez/anw)