KPU Indikasikan DPT yang Dilaporkan 9 Partai Palsu

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan indikasi daftar pemilih tetap (DPT) yang disampaikan 9 partai dari Poros Penegak Keadilan palsu. Alasannya tidak ada tanda tangan dari ketua Pengawas Pemungutan Suara (PPS).

"Jadi ada perbedaan dari DPT yang diserahkan 9 partai dan DPT yang dimiliki KPU, makanya saya bertanya apakah itu DPT dari KPU karena tidak ada tanda tangan ketua PPS nya," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (20/3/2009).

Setelah KPU mencocokan data DPT Sampang, yang diserahkan 9 partai antara lain PKNU, PMB, dan PDP tersebut, dengan data induk KPU banyak ditemukan nomor induk kependudukan yang kembar.

"Beberapa nama juga ditemukan sama, seperti namanya Sumroh. Ada 3 orang yang namanya Sumroh di DPT yang diserahkan itu dan masih banyak lainnya, masih saya mau teruskan pengecekannya," tambahnya.

Namun menurutnya, apakah DPT yang dilaporkan itu benar dipergunakan di Pilkada Jatim, pihak KPU akan melakukan pengecekan. "Lebih lanjut kemudian saya akan menemui Kapolri (Bambang Hedarso Danuri)," tutup Abdul Hafiz.
(ndr/iy)