Pemerintah & KPU Diminta Terbuka Soal DPT

Jakarta - Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang diungkapkan mantan Kapolda Jawa Timur Herman SS dinilai sebagai warning bagi legitimasi hasil pemilu legislatif. Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut
membuka sejelas-jelasnya kasus itu.

"Kalau memang ada (manipulasi DPT) itu, segera dibuka tuntas. Tidak perlu ditutup-tutupi lagi," ujar Ketua Bappilu Golkar Burhanuddin Napitupulu di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/3/2009).

Menurutnya, soal manipulasi DPT yang diungkap oleh Herman bukan hal yang
sepele. Jika masalah DPT mengandung ketidakberesan dan timbul dugaan kecurangan, hal itu berpotensi mengurangi legitimasi hasil pemilu legislatif. Apalagi, lanjut caleg DPR RI ini,  indikasi soal manipulasi DPT itu datang dari mantan Kapolda.

"Kapolda mundur itu bukan masalah kecil. Mungkin ini yang terungkap di
Jatim, bisa saja di tingkat nasional juga terjadi," imbuh pria yang akrab disapa Burnap ini.

Burnap menambahkan KPU dan pemerintah sebagai pihak yang harus bertanggungjawab jika memang benar dugaan manipulasi DPT itu terjadi. Baik pemerintah dan KPU diminta mengusut tuntas dan jangan menutup-nutupi fakta yang terjadi.

"Ini warning! KPU dan pemerintah yang bertanggungjawab," pungkasnya.

(Rez/anw)