"Indikasi kasus manipulasi dengan ditemukannya berbagai modus
kejahatan. Caranya dengan memasukkan data-data fiktif dalam DPT pileg 2009," papar Tjahjo kepada detikcom, Kamis (19/3/2009).
Menurut ketua FPDIP ini, beberapa modus manipulasi DPT itu bisa dilihat dalam halĀ ditemukannya nomor induk kependudukan (NIK) yang digandakan untuk beberapa pemilih. Selain itu juga ditemukan nama-nama pemilih NIK dan nama yang sama tetapi berbeda tempat tangal lahir serta alamatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
yang datanya kosong atau tidak lengkap karena tidak ada NIK,TTL,umur,status perkawinan, dan alamat pemilih. Nama-nama pemilih yang berumur di bawah 17 tahun dan belum menikah juga tidak jelas. Serta masih banyak indikasi manipulasi yang lainnya," paparnya.
Atas dasar itulah, PDIP meminta KPU terbuka dengan data yang dimiliki. Menurut caleg DPR dari Jateng ini, bukan zamannya lagi rakyat dibohongi dengan retorika yang menjerumuskan.
"KPU harus terbuka mengenai pertanyaan dan indikasi-indikasi ini. Di mana salahnya, di Depdagrikah atau suruhan siapa," tanya Tjahjo.
(yid/nrl)











































