PD: Menunda Pemilu Kompor Krisis Politik

Jakarta - Usulan penundaan pelaksanaan pemilu oleh ketua dewan penasihat Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai berbagai reaksi. Ketua DPP PD Anas Urbaningrum menilai usulan mantan Danjen Kopassus terkait kasus dugaan tidak beresnya DPT hanya akan membuat krisis politik baru yang akan merugikan rakyat.

"Menunda pemilu bukan solusi. Justru potensial akan mendatangkan krisis politik," kata Anas kepada detikcom, Kamis (19/3/2009).

Menurut mantan anggota KPU ini, persoalan DPT sudah diperbarui dan ditetapkan KPU hasil revisinya. Oleh karena itu Anas menilai salah alamat jika persoalan DPT dituduhkan kepada pemerintah karena masalah DPT murni kewenangan KPU.

"Kami percaya DPT yang ditetapkan telah melalui proses standar dan diverifikasi, meskipun kami yakin tidak mungkin sempurna.  Yang penting adalah tidak ada pemilih yang terhalangi haknya dan tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali," papar Anas.

Anas yakin proses pemilu akan berjalan lancar kalau semua pihak mengawasi setiap tahapan sesuai dengan yang dijadwalkan.
 
"Kalau hal tersebut berlaku, maka manipulasi suara tidak akan terjadi. Kalau seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditempuh dengan benar, kami yakin tidak ada pencurian atau pun penggelembungan suara," paparnya.

Anas menambahkan PD akan bermain secara fair dan terbuka. Caranya dengan menyebar saksi-saksi di lapangan untuk mengawasi semua proses pemilu berjalan jurdil.

"Saksi-saksi PD di lapangan akan berusaha memastikan agar mengikuti, mengawasi dan mengontrol proses di seputar pemungutan dan penghitungan suara," pungkasnya. (yid/nrl)