Ciptakan Pemilu Jujur, KPU Mesti Transparan Soal DPT

Jakarta - Daftar pemilih tetap (DPT) menjadi topik hangat. Apalagi merebak dugaan adanya penggelembungan data DPT dalam Pilkada Jatim seperti yang dituturkan eks Kapolda Jatim Irjen Pol Herman SS. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun didesak transparan dalam persoalan ini.

"Terkait DPT, KPU harus memberikan salinannya DPT ke parpol. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Pemilu," ujar Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay saat dihubungi detikcom melalui telepon, Rabu (18/3/2009) malam.

Meskipun DPT sendiri telah dikawal dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2009, namun itu tidak menghapuskan permasalahan yang mungkin muncul yakni dugaan adanya kecurangan. Hadar juga menambahkan jika DPT tersebut harus ditempel diseluruh TPS di seluruh desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Hal ini agar masyarakat bisa mengoreksi sendiri dilingkungannya.

"DPT yang tidak terkoreksi akan membuat celah, dan dengan ini orang bermain curang. Seperti yang terjadi di Jatim dan dilaporkan ke polisi," terang Hadar.

Menurut Hadar dengan cara demikan, hal ini bisa meminimalisir kecurangan seperti adanya nomor ganda dalam pemilu mendatang. "Kita belajar dari pengalaman Jatim-lah," pungkas Hadar. (her/ndr)