.webp)
Untuk Rumah dinas, sekretaris KPUD Jatim meminta fasilitas 3 unit rumah dinas yang diperuntukan bagi Ketua dan anggota KPUD Jatim yang berasal dari luar Kota Surabaya.
Mereka yakni Nikmatul Hidayati Ketua KPUD Jatim asal Nganjuk dan dua anggota KPU lainnya Agung Nugroho dari Ponorogo serta Andry Dewanto dari Malang.
"Kita tidak meminta dibuatkan baru. Kita minta fasilitas agar sepenuhnya waktu di Surabaya untuk lebih bisa optimal mengurusi pemilu," kata Ketua KPUD Jatim Nikmatul Hidayati kepada wartawan di gedung DPRD Jatim, Jl Indrapura, Surabaya, Selasa (17/6/2009).
Selain itu, pihaknya juga meminta tambahan 2 unit mobil dinas lainnya. Padahal, KPUD Jatim sudah memiliki empat mobil dinas. Nikmatul beralasan, empat mobil dinas saat ini dinilai kurang mendukung mobilitas anggota KPUD Jatim.
"Kita punya kendaraan empat. Padahal kita harus memantau 38 kabupaten dan kota di Jatim. Kalau ada permasalahan bareng-bareng, kita mau turun dan dibagi ke wilayah-wilayah. Jadi ini hanya sebatas memperlancar kerja kita," elaknya.
Permintaan penambahan fasilitas amobil dan rumah dinas bagi anggota KPUD Jatim itu didukung oleh anggota dewan Sabron Djamil Pasaribu. Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menilai permintaan penambahan fasilitas mobil dan rumah dinas itu wajar.
"Mereka juga ingin ketenangan, konsentrasi dan tidak main-main menjalakan tugas pemilu. Pemilu itu rawan konflik," ujar Sabron Djamil Pasaribu.
Menurutnya, pihaknya akan melihat surat pengajuan penambahan fasilitas tersebut yang sudah dilayangkan ke Pemprov Jatim. Karena rumah dan mobil yang diajukan itu milik pemprov.
"Kalau itu memang proporsional harus kita dukung, karena tugas mereka dibilang ringan ya ringan, dibilang berat ya berat. Kita akan mengingatkan pemprov sebagai pemilik aset," tuturnya.
Lain lagi yang diutarakan KH Musyafak Noer plt Ketua DPW PPP Jatim. Menurutnya, pengajuan penambahan fasilitas mobil dan rumah dinas bagi Ketua dan anggota KPUD Jatim dinilai aneh.
"Aneh, sekarang ini bukan waktu yang tepat. Pemilu kurang 20 hari lagi kok minta rumah dan mobil dinas," ujar Musyafak yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim.
Dia menegaskan, anggota KPUD Jatim harusnya berkonsentrasi mengurusi pelaksanaan Pileg dan Pilpres "Jangan berpikir rumah dan mobil dinas, tunjukkan dulu kinerja yang baik mensukseskan pemilu. Kalau tahun berikutnya mengajukan silahkan, jangan sekarang," tegasnya. (gik/ndr)
