Ucap 'Salam Keadilan dan Sejahtera', Wagub NTB Diperiksa Panwas

Ucap 'Salam Keadilan dan Sejahtera', Wagub NTB Diperiksa Panwas

- detikNews
Selasa, 17 Mar 2009 18:40 WIB
Mataram - Wakil Gubernur NTB Badrul Munir terindikasi berkampanye terselubung. Badrul pun diperiksa Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu NTB, di kantor Panwas Pemilu, Jalan Pejanggik, Kota Mataram Selasa (17/3/2009).
Β 
Saat datang di kantor Panwas, Wagub didampingi Asisten Tata Pemerintahan Setprov NTB Chairul Mahsul dan Kabag Humas Pemprov, Andi Hadianto. Aparat polisi Pamong Praja Pemprov juga terlihat berjaga-jaga, selama pemeriksaan berlangsung.

"Kita periksa dalam posisinya sebagai Wakil Gubernur. Bukan sebagai pribadi," kata Yan Marli, Ketua Panwas Pemilu NTB.

Ia mengatakan, Badrul diperiksa terkait salam yang diucapkannya saat doa pemilu damai di Mataram, Sabtu akhir pekan lalu. Dalam forum yang dihadiri seluruh pengurus parpol peserta peserta pemilu itu, Wagub mengawali sambutan dengan salam khas yakni 'Salam Keadilan dan Sejahtera'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai politisi PKS, Wagub dinilai telah melakukan kampanye terselubung. Padahal jika ia hendak berkampanye untuk partainya, ia harus cuti dari jabatan Wagub lebih dulu.

"Kami klarifikasi langsung ke Wagub terkait salam khas itu," kata Yan Marli.

Tiga partai peserta pemilu resmi mengajukan keberatan ke Panwas dan melaporkan salam Wagub itu sebagai kampanye terselubung. Tiga partai itu adalah Partai Buruh, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Indonesia Sejahtera.

Kepada Panwas, Wagub menampik tudingan kalau ia berkampanye. Salam itu kata Wagub adalah doa untuk daerah. Lagipula, salam itu bukan kali pertama diucapkan. Diberbagai tempat dan forum, Wagub mengaku juga menyampaikan salam seperti itu.

Panwas belum memiliki kesimpulan apapun setelah pemeriksaan. Panwas bermaksud mengkonfrontir pernyataan Wagub dengan PKS. Rabu esok, Panwas akan memanggil Ketua DPW PKS NTB Musleh Kholil.

"Kita periksa, diantaranya, apakah benar salam khas Wagub itu adalah salam khas PKS, atau setidaknya ada hubungan dengan PKS," kata Yan Marli.

Panwas kata Yan Marli mengingatkan Wagub, kalau salam khas nya itu berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi. Karena itu, Wagub diminta tak lagi menggunakan salam khasnya selama penyelenggaraan pemilu berlangsung.

Panwas akan segera menggelar rapat pleno, untuk memastikam telah terjadi pelanggaran pemilu atau tidak. (ken/ken)


Berita Terkait