"Untuk utang, kami akan jadwalkan ulang dengan 2 jenis. Pertama untuk utang kesehatan, pendidikan dan lainnya yang sejenis. Sementara untuk utang yang lainnya dengan memberikan saham untuk proyek vital pembangunan," kata Prabowo dalam acara 'Prabowo Mendengar Pers' di Hotel Intercontinental, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (10/3/2009).
Selain soal utang, Prabowo juga menjanjikan mencabut UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Hal ini disebabkan karena UU BHP inilah yang membuat pendidikan di Indonesia sangat mahal dan tidak bisa dinikmati kalangan kelompok miskin dan marjinal.
"Saya akan cabut UU BHP karena itu menjadikan anak miskin tidak sampai bisa kuliah. Untuk buku pelajaran di sekolah, akan dibebaspajakkan, karena sampai saat ini buku di Indonesia lebih mahal dari Australia dan Singapura," paparnya.
Dalam bidang perbankan, lanjut Prabowo, dia akan bertindak tegas dengan melarang pemberian kredit kepada kelompok elit yang digunakan pembangunan infrastruktur mewah. Hal ini dimaksudkan agar kredit itu diberikan untuk program pembangunan yang dinikmati rakyat.
"Kami tidak akan memberikan kredit terhadap infrastruktur mewah seperti apartemen, mall dan lain sebagainya. Sebuah apartemen mewah di Kemang, dapat kucuran dana Bank Mandiri senilai Rp 8 triliun, ini tidak boleh lagi," papar Prabowo.
Bagaimana jika semua gagasan itu dihalangi saat merealisasikannya? "Itu risiko. Zaman 1945 saja, Belanda tidak mau Indonesia merdeka karena takut rugi. Itu sama saja dengan sekarang. Itu tantangannya," jawab Prabowo. (yid/nrl)











































