Awas, Pejabat Kampanye Pakai Fasilitas Negara

Jakarta - Pemilu menjelang. Musim kampanye akan segera dimulai. Yang perlu diwaspadai, kemungkinan digunakannya fasilitas negara oleh pejabat negara.

"Itu karena penyakit tidak memisahkan pejabat negara dan pejabat publik," kata pengamat politik Arbi Sanit saat berbincang melalui telepon, Minggu (8/3/2009).

Menurutnya, semestinya seorang presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota DPR itu bukan pengurus partai karena itu bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Lihat Obama (Presiden AS) dia hanya aktivis biasa Partai Demokrat," jelasnya.

Belum lagi soal dana kampanye partai, yang ironisnya banyak bersandar dari kader mereka yang memegang posisi sebagai pejabat negara.

"Partai itu semestinya hidup dari iuran anggota, bukan mencari uang ngobyek-ngobyek dari kadernya yang pejabat. Dengan hal seperti ini pemilu hanya menghasilkan politisi tidak becus," tutupnya. (ndr/)