Acara kontrak politik tersebut diselenggarakan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel Yogyakarta (SIGAB DIY) di Gedung Oproom, Tridadi, Sleman (5/3/2009).
Para caleg berjanji akan mengubah kebijakan anggaran negara yang selama ini timpang dan tidak banyak berpihak terhadap kaum difabel. Para caleg harus mampu membentuk dan pengawalan terhadap peraturan daerah
ataupun undang-undang yang berpihak pada kesetaraan hak difabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di hadapan warga difabel, Huda menyatakan perlu adanya anggaran jaminan kesehatan untuk difabel serta jaminan pendidikan SD-SMA untuk mendapatkan hak pendidikan hingga perguruan tinggi. Pemerintah setempat harus membuat perda persamaan hak dan perda pendidikan bagi kau difabel.
"Anggaran untuk usaha teman-teman difabel minimal Rp 500 juta serta anggaran untuk pengadaan alat bantu warga difabel," kata Huda.
Sementara itu Binny Buchori menambahkan pihaknya berjanji akan merubah proses pembuatan Undang-undang yang tidak hanya menyangkut difabel saja, tapi juga perubahan kebijakan anggaran mengenai sistem jaminan sosial nasional.
"Ini yang bisa kita lakukan, perlu banyak perubahan terutama mengenai undang-undang sistem jaminan sosial," ungkap Binny.
(bgs/djo)











































