87.500 Mahasiswa di Yogya Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu

Yogyakarta - Sekitar 87.500 mahasiswa yang berasal dari luar daerah di Yogyakarta terancam tidak bisa memilih pada pemilu legislatif 9 April 2009. Hal ini disebabkan UU pemilu menggunakan sistem de jure, yakni pemilih berdasarkan KTP.

Untuk mengatasi masalah itu, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM UGM bersama KPUD Sleman mulai tanggal 4 sampai 25 Maret mendatang membuka Pos Pelayanan Mutasi Pemilih. Tujuannya agar mereka bisa memilih dan tidak perlu harus pulang ke daerah masing-masing.

"Ini merupakan salah satu jalan keluar bagi mahasiswa luar DIY dengan mengurus kepindahan TPS dari tempat asal ke TPS Yogyakarta. Ini memungkinkan seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU No 3/2009," kata Ketua HMP UGM Syafarudin di kampus UGM, Bulaksumur, Kamis (5/3/2009).

Menurut Syafarudin, pihak KPUD Sleman sudah menyetujui masalah tersebut. KPUD Sleman juga tidak akan memerlukan penambahan kertas surat suara. KPUD hanya akan memanfaatkan cadangan surat suara sebesar 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Sleman. "Cadangan surat suara itu yang kan kita digunakan dan jumlahnya mencukupi," kata dia.

Syafaruddin mengatakan pihaknya membuka pos pelayanan di kantor BEM UGM dan sekretariat HMP UGM bagi mahasiswa UGM asal luar DIY yang ingin memilih di Sleman. Saat ini jumlah mahasiswa UGM sekitar 45 ribu terdiri 35 ribu mahasiswa D3-S1 dan 10 ribu mahasiswa S2-S3. Dari 45 ribu mahasiswa tersebut hampir 65 persen atau 29.250 mahasiswa berasal dari luar DIY. "Mereka tak perlu pulang yang memberatkan biaya dan tidak mengganggu studi," katanya.

Menurut dia kegiatan ini baru pertama kali yang ada di DIY serta Indonesia. Ke depan nantinya diharapkan model tersebut bisa di contoh kampus lain di DIY dan Indonesia.Jika kegiatan ini berlangsug efektif mereka akan melanjutkannya ke pilpres Juli 2009. "Kalau model ini berhasil bagus kita akan lanjutkan ke Pilpres Juli depan," katanya. (bgs/djo)