Presiden dari Militer Cenderung Kurangi Anggaran Pertahanan

Jakarta - Anggaran pertahanan Indonesia paling rendah di Asia Tenggara, yakni sekitar Rp 70 triliun. Berdasarkan pengalaman yang lalu, anggaran pertahanan ini cenderung turun jika presidennya berasal dari kalangan militer.

"Ada kesamaan presiden Indonesia dari mantan anggota ABRI atau TNI. Mereka semua cenderung mengurangi anggaran pertahanan. Ketika era Soeharto misalnya, TNI dipaksa memahami keadaan ekonomi sulit sehingga anggaran diperkecil," ujar pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti.

Hal ini disampaikannya dalam acara Forum PPP Mendengar yang menghadirkan calon presiden dari Partai Hanura, Wiranto, di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/3/2009) malam.

Menurut Ikrar, hal yang sama juga terjadi ketika pemerintahan Presiden SBY yang dalam dua tahun terakhir ini menurunkan anggaran pertahanan.

"Sebaliknya, ketika presidennya purely civilian, justru anggaran pertahanan ditingkatkan. Misalnya ketika zaman Megawati di mana gaji TNI naik lebih dari 100 persen," tambah Ikrar.

Ikrar juga mengatakan, minimnya anggaran pertahanan dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia.

"Di Pulau Banjan, Maluku Utara, terdapat tiga anggota TNI Angkatan Laut, tapi tidak berpatroli karena tidak memiliki perahu. Padahal, kejahatan rentan terjadi di wilayah perbatasan yang seharusnya mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah," terang Ikrar. (her/sho)