Pemda Diizinkan Gunakan APBD Bantu Biaya Logistik Pemilu

Jakarta - Pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya operasional KPUD terutama pengiriman logistik Pemilu 2009 di wilayah masing-masing. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan seluruh logistik sudah berada di TPS pada hari-H Pemilu 2009.

Demikian ungkap Gubernur Papua Barnabas Suebu mengenai hasil pertemuannya dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta. Tujuan kedatangannya sore ini, Selasa (3/3/2009), meminta agar pemerintah pusat membantu distribusi logistik Pemilu 2009 di Papua.

"Presiden baru saja memutuskan bahwa anggaran daerah dimungkinkan untuk memberi dukungan terhadap kekurangan-kekurangan KPUD di tingkat masing-masing," kata dia.

Barnabas menyatakan pihaknya sangat mendukung keputusan baru ini karena menyadari kondisi geografis wilayahnya yang sangat membutuhkan biaya transportasi tinggi demi menjamin ketepatan waktu. Sebagian besar lokasi hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara dan ada selanjutnya harus diangkut dengan berjalan kaki selama 14 hari untuk sampai ke TPS tujuan.

"Maka ini perlu dibantu supaya semua logistik tiba tepat pada waktunya. Mengenai dana kami siap untuk memberikan dukungan. Hakekatnya anggaran pelaksanaan pemilu secara nasional dibebankan pada APBN," jelasnya.

Namun dia mewanti pihak KPU dan KPUD terkait harus kooperatif dengan menyampaikan secara terbuka berapa anggaran distribusi mereka. Kemudian melaporkan apa kesulitannya, berapa danapa yang dibutuhkan.

"Apabila kekuranggan terlalu besar atau misalnya ada salah hitung hingga ada kekurangan 70 persen itu kita yang bayar dan pemerintah pusat sisanya. Kalau itu terjadi kita lapor ke pusat untuk dapat dana tambahan. Tapi kalau kekurangannya kecil akan kami tanggulangi sendiri," papar Barnabas. (lh/ndr)