Tingkah polah parpol-parpol peserta koalisi itu pun jadi sasaran kritik PKB. Tidak seharusnya parpol-parpol itu berbalik menjadi oposisi di saat pemerintahan yang mereka dukung belum berakhir periode masa jabatannya.
"Koalisi pemerintahan ini memang kacau balau, tidak jelas mana yang oposisi dan pro-pemerintah. Sehingga di parlemen juga kacau," sindir Ketua FKB DPR-RI, Effendi Choirie, Kamis (26/2/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Partai yang pro-pemerintah tidak selalu mendukung kebijakan pemerintah. Terkadang yang oposisi justru mendukung," sambung Gus Ghoi pada wartawan yang menemui di ruang kerjanya, Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.
Maka demi menjamin komitmen peserta koalisi, maka harus ada perjanjian tertulis antar parpol. Bahwa parpol pendukung pemerintahan akan konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan dan tidak tiba-tiba menjadi oposisi.
"Partai seharusnya mengadakan perjanjian tertulis untuk membedakan mana yang oposisi dan pro-pemerintah. Sehingga demokrasi dapat berjalan lancar," pungkas politisi ini.
(lh/nrl)











































