Sukmawati Minta Parpol Rezim Orba yang Banyak Korupsi Diselidiki

Jakarta - Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenis Sukmawati Sokernoputri tiba-tiba mencuri perhatian. Di saat para ketua partai politik lain maju, tanda tangan deklarasi dan kembali ke tempat duduk, Sukmawati malah tiba-tiba memberikan pidato singkat.

"Saya meminta kepada para parpol besar agar tidak membuat Undang-undang yang hanya menguntungkan rezim orba. UU itu hanya membolehkan KPK untuk memeriksa perkara korupsi dari setelah rezim orba hingga sekarang. Kenapa rezim orba tidak diselidiki. Padahal rezim orba melakukan korupsi yang luar biasa," kata Sukmawati disambut tepuk tangan para ketua parpol yang hadir.

Sukmawati menyampaikan hal itu di sela-sela penandatanganan 'Deklarasi Antikorupsi Partai Politik' di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2009).

Dalam deklarasi itu sejumlah petinggi parpol yang hadir yakni Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir, Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Keadian Persatuan Meuthia Hatta, Ketua Umum Partai Patriot Yapto Suryosumarno, dan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) Osman Sapta Odang,  Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Umum Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Eros Jarot, Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis, dan Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri. (nwk/gus)