Stop Iklan Klaim Keberhasilan Pemerintah

Jakarta - Sejumlah iklan klaim keberhasilan yang dilakukan partai-partai pendukung pemerintah sebagai kampanye dinilai dapat berimplikasi negatif. Karenanya, iklan-iklan tersebut diminta dihentikan.

"Stop iklan klaim keberhasilan pemerintah oleh parpol," kata Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Jakarta Raya Said Salahudin kepada detikcom, Rabu (25/2/2009).

Menurut catatan detikcom, sedikitnya ada 3 parpol yang membuat iklan klaim keberhasilan pemerintah sebagai alat kampanye. Pertama, Partai Demokrat dengan klaim keberhasilan dalam 3 kali penurunan harga BBM dan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN.

Kedua, Partai Golkar dengan iklan klaim keberhasilan perdamaian di Nangroe Aceh Darusalam (NAD). Ketiga, iklan klaim keberhasilan oleh PKS dengan memamerkan prestasi kadernya yang menjabat Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Iklan-iklan tersebut, kata Said, tanpa data yang valid, logis dan terukur, bisa menyebabkan masyarakat mengkonsumsi informasi yang salah dan menyesatkan.

"Sehingga iklan-iklan tersebut bisa mengarah pada kebohongan publik," jelas Said.

Seperti diketahui, iklan Partai Demokrat yang membeberkan data-data klaim keberhasilan pemerintah sempat dikritisi oleh partai oposisi, PDIP, karena dinilai tidak sesuai dengan data Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurut Said, iklan klaim keberhasilan juga berpotensi menimbulkan suasana inkondusif dalam pola relasi di antara parpol pendukung pemerintah sendiri. Karena suatu parpol bisa merasa iri dengan klaim dari parpol lain.

"Keberatan PAN terhadap klaim PD soal 20 persen anggaran pendidikan menunjukkan adanya persitegangan itu. Dikhwatirkan parpol lain terprovokasi membuat iklan yang sama," tuturnya.

"Menteri dari parpol mengklaim sepihak sukses departemennya. Ujungnya, publik semakin tidak tercerdaskan," tegasnya.

Said menambahkan, sejatinya setiap kebijakan pemerintah yang dianggap berhasil haruslah dilihat sebagai hasil kerja kolektif dari berbagai pihak dan tidak boleh menjadi klaim sepihak atau dimonopoli parpol di eksekutif.

"Selain sudah menjadi amanat konstitusi, peran legislatif, birokrasi, pers dan masyarakat sipil tidak dapat dinihilkan dari suksesnya program tersebut," tandasnya.

(lrn/mei)