"TNI menengaskan, TNI tidak mau menjadi sub kontraktor KPU. Kita minta data-data yang rinci soal pendistribusian logistik," tandas Panglima TNI Djoko Santoso.
Hal itu disampaikan Djoko dalam acara Commander Call di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (24/2/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, pada Pemilu 2004, TNI dan KPU sempat terlibat persoalan mengenai biaya pendistribusian logistik pemilu. KPU berutang kepada TNI sebesar Rp 600 juta.
Namun kini masalah utang piutang itu telah beres. Namun tidak dijelaskan apakah 'beres' yang dimaksud berarti telah dilunasi atau belum. (ken/iy)











































