Sultan Ingatkan Capres Golkar Harus Melalui Mekanisme Survei

Jakarta - Publik selama ini telah berpikiran bahwa JK adalah capres Golkar. Padahal capres Golkar belum final, sebab harus melewati penjaringan lewat survei lebih dulu.

"Mekanisme penjaringan harus dijalani, karena ini merupakan keputusan Rapimnas lalu. Golkar harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat duduk persoalannya, sehingga rakyat bisa paham," kata fungsionaris DPP Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di kediamannya Jl Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2009).

Sultan mempertanyakan pencapresan JK apakah sekadar headline di media massa atau isu yang proporsional, padahal, ada Rapimnas Khusus yang harus dilakukan. "Rapimnas pada bulan Oktober 2007 memutuskan perlu adanya survei untuk capres dan tahun 2008 ada keputusan siapa orangnya yang akan dinominasikan dan masuk 5 nama kader Golkar dan 2 non kader Partai Golkar," jelas Raja Yogya yang dicapreskan oleh Partai Republikan ini.

Menurut Sultan, seharusnya pada awal Januari 2009 sudah dilakukan survei. Semua DPD mengajukan nama orang, dengan nominasi JK, Sri Sultan, Surya Paloh, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Bila nama dari DPD sudah masuk dan akan dibuat daftar nama, yang bisa berkembang 7 atau 10 kader.

Nama itu nantinya akan ditanyakan kepada rakyat, akan pilih siapa saja, sehingga mengerucut 3 nama. Selain itu rakyat juga akan ditanya siapa presiden yang layak dari luar Golkar.

Kemudian dari 3 nama yang akan diambil akan diputuskan menjadi 1 nama dalam Rapimnas Khusus. "Sekarang tergantung seberapa jauh isu yang ada, apakah tunduk pada keputusan Rapimnas untuk menjalankan survei dengan konsisten," ungkap Gubernur DIY ini.

Sultan menegaskan, seharusnya sekarang ini belum ada kepastian JK capres dari Golkar. Namun, kesan di masyarakat sudah muncul JK sebagai capres Golkar. "Kalau penjaringan capres Golkar tetap dilakukan seperti ketentuan yang ada, peluang tetap ada bagi siapa saja. Kita akan lihat apakah Golkar akan konsisten dengan hasil Rapimnas," tegasnya lagi.

Ditambahkan Sultan, DPP Partai Golkar harus membentuk tim survei untuk menentukan balon presidennya. Hanya saja, dirinya mengaku belum tahu komposisi tim tersebut. "Saya serahkan semuanya pada Golkar dan saya tidak mau intervensi apa pun," tandasnya.

Sultan juga berharap agar semua fungsionaris Partai Golkar memiliki keberanian untuk memberikan pernyataan yang lebih jelas prosedur apa yang harus dilakukan untuk menjaring capres. "Sebab rakyat sudah melihat JK sebagai capres Golkar dan menafikan kader lainnya," ujarnya.


(zal/nrl)