Parpol Diminta Contoh Kontrak Politik PDIP

Jakarta - Kontrak politik untuk perubahan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diharapkan bisa diikuti oleh partai politik lainnya. Asalkan kontrak politik itu dibuat tertulis agar ada jaminan rakyat bisa menagih janji tersebut.

"Diharapkan partai politik lain segera mengikuti langkah PDIP. Tentunya dengan catatan, kontrak politik itu harus ada jaminannya supaya rakyat bisa menagih janji-janji itu," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonni Hargens ketika dihubungi detikcom di Jakarta, Minggu (22/2/2009) malam.

Menurut Bonni, kontrak politik seperti yang dideklarasikan PDIP beberapa hari lalu merupakan langkah maju. Dalam Kontrak Politik untuk Perubahan itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan melarang anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu 2009 untuk menjadi caleg pada Pemilu 2014 akan datang, bila gagal memenuhi target untuk menurunkan harga sembako, BBM dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.

Bonni mengatakan, setidaknya ada parpol yang mulai sadar bahwa janji politik itu harus dipegang dan dilaksanakan. "Kalau gagal, ya mundur. Karena, jabatan itu kan tanggungjawab kepada dan untuk kemaslahatan umum," jelasnya.

Perlunya jaminan agar rakyat bisa menagih janji politi, lanjut Bonni, sebab selama ini para politisi selalu mengumbar janji dan melakukan manipulasi kesadaran masyarakat melalui iklan politik yang palsu.

"Ini bahaya, karena masyarakat kita juga cenderung pendek ingatan. Makanya kontrak harus dibuat tertulis," ujarnya lagi. (zal/rdf)