Bersaing, SBY-JK Diminta Junjung Sikap Negarawan

Jakarta - SBY-JK sudah saling mengeluarkan pernyataan terbuka terkait kompetisi Pilpres 2009. Baik SBY maupun JK diimbau tetap menjunjung tinggi sikap negarawan meski berbeda arah politiknya.

"Keputusan Pak SBY dan Pak JK yang demikian itu karena keduanya terpaksa dan terbelenggu oleh sistem kita yang belum jelas. Untuk itu sifat kenegarawanan kedua pihak dan para pembantunya di kabinet harus dikedepankan," kata Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman.

Hal itu disampaikan Irman saat dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Menurut senator asal Sumatera Barat ini, terjadinya perbedaan sikap politik antara SBY-JK saat ini merupakan akibat dari sistem ketatanagaraan yang belum jelas. Agar masalah serupa tidak terus terulang setiap menjelang pemilu, perlu dilakukan penyempurnaan UUD 45 dengan melakukan amandemen.

"Ini semua akibat sistem ketatanegaraan yang rancu. Contoh, dalam pilpres seharusnya dibangun koalisi sejak awal sehingga tidak terjadi lagi seperti ini," imbuh Irman.

Dengan amandemen UUD 45, diharapkan penyempurnaan sistem dalam bernegara akan membawa kesejahteraan.

"Karena sistem pemilu kita rancu, perlu kajian komprehensif melalui amandemen yang ke-5 sehingga kita mempunyai UU yang lebih mapan seperti sistem di AS," terang Irman.

Jika persoalan mendasar itu tidak segera diperbaiki, lanjut Irman, dikhawatirkan pembangunan demokrasi di Indonesia semakin tidak jelas arahnya. Akibatnya rakyat lagi yang menjadi korban.

"Kalau ini dibiarkan terus akan terjadi instabilitas politik. Ini tidak sehat. Apakah untuk ini kita berdemokrasi," tanya Irman.

Irman menilai sebenarnya antara SBY dan JK tidak ingin terjadi perbedaan sikap politik yang keras seperti sekarang ini. Namun karena dibelenggu sistem, perbedaan keduanya harus terjadi.

"Ini bukan kehendak SBY atau maunya JK. Keduanya karena terjebak sistem. Maka dari itu, kita harus membenahi akar masalah ini," pungkas Irman.
(yid/nwk)