Jadi Capres Golkar, JK Harus Mundur Sebagai Wapres

Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diminta mundur dari jabatannya, bila mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2009 ini. Pengunduran diri ini dinilai untuk menghindarkan disharmoni roda pemerintahan saat ini.

"Saya kira harus mundur dari kabinet. Kalau tetap bertahan akan menimbulkan disharmoni dan menciptakan persoalan baru di pemerintahan," kata pengamat politik UI, Bonni Hargens, usai acara talkshow tentang capres independen di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (21/2/2009).

Artinya, lanjut Bonni, bila terjadi disharmoni dalam pemerintahan yang rugi juga adalah rakyat dan secara normatif bila pejabat negara mencalonkan diri harus mundur dari jabatannya selama ini. "Nah, demi kestabilan politik, JK dan para menteri dari Golkar harus mundur sekarang juga," ujarnya.

Menurut Bonni, pencalonan JK sebagai capres merupakan bentuk reaksi kemarahan Partai Golkar pada Partai Demokrat dan kasus Mubarok. "Tapi kalau memang tetap mau menjadi capres harus demokrasi melalui mekanisme konvensi, tidak serta merta harus JK," ujar Ketua Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

Sebab, lanjut dia, penetapan JK sebagai capres lantaran posisinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Hal ini bisa dikatakan bahwa dominasi JK sangat kuat di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Kalau mau demokrasi untuk menjaring capres maka konvensi harus dibuka lagi, sehingga nanti muncul kader yang betul-betul elektable," tandasnya lagi.
(zal/aan)