"Kalau hubungan secara presiden dan wapres mereka masih baik. Kalau hubungan sebagai calon kandidat, kita belum tahu karena belum ada keputusan," kata Andi yang juga menjabat sebagai Menkum HAM, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (20/2/2009).
Lalu bagaimana dengan sikap DPP Golkar apakah akan mengusung nama capres memenuhi keinginan DPD Golkar di 33 provinsi?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi menurutnya, capres yang bakal diusung Golkar nanti mesti memiliki sejumlah persyaratan wajib.
"Golkar memilih presiden berdasarkan kemampuan kapabilitas dan akseptabilitas. Dan soal kapabilitas semua orang bisa, kalau soal akseptabilitas kita lihat dulu layak atau tidak," jelasnya.
(ndr/nrl)











































