Menunggu JK Berakrobat

Jakarta - Diwenehi ati, ngrogoh rempela. Barangkali istilah bahasa Jawa itu yang cocok menggambarkan kecamuk di pikiran Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) atas kesepakatan pimpinan DPD tingkat I dan II di dalam rapat pimpinan khusus parpol yang dia pimpin.

Bahwa dalam Pilpres 2009 ini Partai Golkar mengajukan seorang bakal capres sendiri. Dampaknya koalisi Partai Golkar-Partai Demokrat di parlemen dan duet SBY-JK di kabinet akan memasuki masa-masa rawan saling curiga. Paling tidak mulai hari ini hingga akhir periode jabatan mereka kelak.

Padahal jauh-jauh hari JK sudah mengisyaratkan keinginan terus mendampingi permerintahan SBY pada periode 2009-2014. Pernyataan yang lebih tegas bahkan baru dia kumandangkan dua pekan lalu di sela kunjungan kerjanya di daratan Eropa.

Tapi, pertemuan khusus seluruh petinggi Partai Golkar dari 33 propinsi dan 465 kabupaten/kota yang berakhir kemarin sore, mengabaikan sinyal JK yang setengah mati disosialisaikan orang-orangnya kepercayaanya. Ijin basa-basi JK pada DPP untuk menjaring usul bakal capres-cawapres dari daerah berbuntut dilemma.

Sebagai ketua umum parpol, wajib bagi JK menunaikan aspirasi jajarannya. Kader terbaik partai sebesar dan senior macam Golkar sangatlah pantas menjadi Kepala Pemerintahan RI. Jabatan cawapres hanya cadangan. Partai yang berumur 30 tahun, tidak pantas duduk di bangku cadangan.

Apakah keputusan Partai Golkar mengajukan capres, maka otomatis nama JK yang nanti didaftarkan ke KPU sebagai bakal capres? Seharusnya begitu. Seorang yang bisa menjadi Ketua Umum, sudah pastilah dia kader terbaik dari parpol bersangkutan.

Masalahnya, atas nama etika politik pula, JK harus mundur dari jabatan wapres bila KPU mengesahkan dia sebagai peserta Pilpres 2009. Memang di dalam UU Pilpres dinyatakan hanya menteri yang menjadi capres yang wajib mundur, bukan wapres. Tapi bagaimana dengan moral dan etika politik?

Sebagai Wapres dalam kabinet Indonesia Bersatu, JK sadar dirinya punya kewajiban moral untuk tetap mendukung SBY hingga akhir periode. Dia tahu pasti SBY berencana melanjutkan pemerintahan hingga 2014. Sungguh tidak etis bila sebelum 20 Oktober 2009 dia dengan sengaja menempatkan diri sebagai penantang.

Demi etika politik itu maka JK tidak berminat menjadi kontestan Pilpres 2009. Dia tidak mau ada orang yang mengenang dirinya sebagai 'musuh dalam selimut' SBY, meski waktunya sudah mendekati akhir periode.

Itu dia dilemma yang membuat kusut pikiran JK. Bagaimana caranya mengakomodir desakan kadernya untuk maju menjadi capres Partai Golkar tanpa harus menjadi musuh dalam selimut bagi SBY. Sebagai orang yang menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri, jelas JK tidak mau cemar namanya di mata SBY, seperti Megawati di mata Gus Dur.

Sungguh menarik menunggu akrobat politik JK menjernihkan pikirannnya dan mengatasi dilemma itu.
(lh/irw)